- by Redaksi 2
- 06 Februari 2024
Pemkot Jakarta Selatan Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024
Jakarta Selatan, WartaKarya - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2024 di Ruang Rapat Gelatik I, Kantor Walikota Administrasi Jaksel pada Selasa (6/2). Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Kota (Sekko) Administrasi Jaksel, Ali Murthadho.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dedi Rohedi, perwakilan dari Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, serta beberapa Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selain itu, juga hadir perwakilan dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, serta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, yang menyampaikan paparannya kepada para peserta rapat.
Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Ali Murthadho, menjelaskan bahwa kegiatan persiapan pelaksanaan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024 ini adalah sebagai standar minimal untuk menilai pelaksanaan pembangunan HAM di tingkat Pemerintah Daerah, baik di Kota maupun Kabupaten. "Dan ini juga untuk memotivasi Pemerintah dalam mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dalam pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM," ujarnya.
Tujuan dari rapat koordinasi ini adalah untuk menyusun strategi dan langkah-langkah konkret dalam mempersiapkan penilaian terkait kepedulian Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan terhadap hak asasi manusia. Penilaian ini menjadi penting sebagai indikator kinerja dan komitmen Pemerintah dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan Pemkot Administrasi Jakarta Selatan dapat lebih proaktif dan terarah dalam menjalankan program-program yang berpihak pada perlindungan dan peningkatan hak asasi manusia di tingkat lokal. Komitmen yang kuat dari semua pihak diharapkan dapat memperkuat posisi Jakarta Selatan sebagai salah satu daerah yang peduli terhadap hak asasi manusia. (*)
