- by Redaksi 2
- 12 Mei 2026
Pemkot Bekasi Perbarui Data Sosial Ekonomi
Kota Bekasi, WartaKarya - Pemerintah Kota Bekasi mulai melakukan sosialisasi intensif terkait pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) Nasional. Program tersebut bertujuan menciptakan basis data kemiskinan yang lebih akurat agar bantuan sosial dan program pemberdayaan tepat sasaran.
Asisten Daerah (Asda) I Kota Bekasi, Lintong Ambarita, menegaskan validitas data menjadi fondasi utama dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pada acara hari ini, ada kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kita sama-sama berharap nantinya semuanya bergerak melalui data yang valid dan paripurna,” ujar Lintong.
Menurutnya, akurasi data akan berdampak langsung terhadap efektivitas penggunaan anggaran serta penurunan angka kemiskinan di Kota Bekasi.
“Dengan data yang valid, bantuan sosial nantinya akan tepat sasaran dan program pemberdayaan lebih efektif. Intervensi pemerintah akan lebih terukur dan pada akhirnya mampu menurunkan angka kemiskinan yang signifikan di Kota Bekasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, menjelaskan kendala utama selama ini adalah masih adanya perbedaan data di lapangan. Karena itu, Pemkot Bekasi mengumpulkan operator SIKS-NG, kepala seksi kelurahan dan kecamatan, serta pendamping sosial seperti PKH, PSM, dan TKSK untuk menyamakan persepsi.
“Data tunggal sosial ekonomi nasional ini memang harus terus kita mutakhirkan dan diperbarui agar betul-betul menjadi data yang valid. Kendalanya, masih terdapat data yang memang belum sesuai, inilah yang harus terus kita validasi,” jelas Robert.
Ia menekankan petugas lapangan memiliki peran penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menerima pengaduan warga.
“Mereka inilah aparatur ujung tombak di wilayah yang nantinya bekerja melakukan pendataan dan menerima pengaduan masyarakat. Tidak mungkin program pemerintah berjalan kalau datanya tidak akurat,” tegasnya.
Selain kesiapan aparatur, masyarakat juga diminta aktif melaporkan diri apabila merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar dalam sistem. Hal tersebut dinilai penting, terutama untuk kebutuhan pendidikan seperti pendaftaran sekolah maupun pengajuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
“Kami mengimbau agar warga masyarakat juga aktif. Karena kalau masyarakatnya tidak aktif, tentu kita tidak bisa menjangkau keseluruhan. Jika masyarakat aktif dan petugas sudah penuh kapasitasnya, maka sinergi ini akan berjalan dengan baik,” kata Alexander.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Bekasi optimistis dapat mewujudkan visi “Bekasi yang Nyaman Kotanya dan Sejahtera Warganya” melalui kebijakan berbasis data yang transparan dan akuntabel. **(Jim)
